Faperta Berkarya Dalam Pengelolaan Perikanan Rajungan Secara Berkelanjutan Di Pantai Timur Provinsi Lampung 2019

Fakultas Pertanian Universitas Lampung (FP Unila) melalui Dr. Indra Gumay Yudha, Tarsim, S. Pi., M.Si., dan Herman Yulianto, S.Pi., M.Si., pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 bertempat di Radar Lampung Televisi melaksanakan program siaran Faperta Berkarya dengan tema Pengelolaan Perikanan Rajungan Secara Berkelanjutan Di Pantai Timur Provinsi Lampung.

Rajungan (Portunus pelagicus) atau dikenal secara internasional dengan nama dagang Blue Swimming Crab (BSC) merupakan salah satu hasil perikanan laut yang berkontribusi tinggi dalam ekspor perikanan Indonesia.

Nilai ekspor rajungan meningkat dalam periode 2012−2017, yaitu dari $US 330 juta menjadi $US 411 juta (data gabungan dengan kepiting) atau rata-rata naik 6,15% per tahun dan menempati urutan ke tiga setelah udang dan tuna/cakalang.

Peningkatan nilai produksi pada periode 2016-2017 adalah sebesar 27,81% meskipun secara kuantitas produksi rajungan menurun (PDS-KKP, 2018).

Perairan pesisir timur Lampung merupakan salah satu produser rajungan alam potensial di Indonesia.

Wilayah perairan ini terletak dibagian barat Laut Jawa dan termasuk ke dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia 712 (WPP-NRI 712). Perikanan rajungan dipesisir timur lampung telah berkembang sejak tahun 1990 (Zairion et al., 2014).

Pada tahun 2017 volume ekspor rajungan Provinsi lampung adalah 1.640,5 ton dengan nilai USD $35,8 juta dan berkontribusi pada total nilai ekspor rajungan nasional sebesar 11,6% (BKIPM, 2018).

Hal yang penting adalah bahwa biaya Raw Material (RM) dalam produksi rajungan olahan oleh unit pengolahan ikan (UPI) mencapai  80%.

Hal ini mengindikasikan bahwa 80% dari nilai ekspor rajungan berada pada tingkat miniplant, pembina dan nelayan.

Berdasarkan hal tersebut maka upaya pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan yang bertujuan untuk peningkatan produksi, nilai ekspor dan keberlanjutannya akan berdampak secara signifikan pada perekonomian nelayan. Eksploitasi rajungan di pesisir timur Lampung telah berlangsung dalam dua dekade terakhir (Wardiatno dan Zairion, 2011).

Jumlah nelayan yang terlibat dalam kegiatan perikanan rajungan di wilayah ini cukup besar sekitar 4.000 nelayan). Produksi rajungan Lampung Timur cenderung meningkat dalam dekade terakhir, namun terjadi penurun hasil tangkapan per-trip dan ukuran rajungan yang tertangkap semakin kecil dalam waktu beberapa tahun terakhir (Zairion., et a, 2014).

Hal ini diduga disebabkan oleh kelebihan tangkap dan terjadinya penurunan produktivitas stok. Indikator lain menunjukkan bahwa tingkat eksploitasi rajungan (exploitation rate) Pesisir Timur Lampung mencapai 0.70-0.76 di atas nilai optimal 0.5 (Zairion, 2015) dan Spawning Potential Ratio (SPR) sangat rendah (8%), dimana angka minimal untuk rajungan adalah 20% (Ernawati, et al., 2014).

Keadaan ini menggambarkan bahwa telah terjadi penangkapan rajungan yang berlebih (overfishing) di perairan pesisir timur Lampung. Jika terus berlanjut maka stok rajungan akan terus menurun dan mengancam keberlanjutan kegiatan perikanan rajungan di Lampung.

Untuk mengatasi hal ini diperlukan upaya pengelolaan yang baik dan bertanggung jawab.

Provinsi Lampung terpilih menjadi wilayah percontohan program Inisiatif Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan (IPPRB).

Melalui program ini telah tersusun rencana aksi pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan di Provinsi Lampung.

Agar berbagai strategi pengelolaan dalam rencana aksi tersebut dapat berjalan dengan baik diperlukan persyaratan umum yang harus dipenuhi (enabling condition), salah satunya adalah “penetapan wilayah pengelolaan”.

Wilayah pengelolaan perikanan merupakan wilayah untuk penangkapan, konservasi, penelitian dan pengembangan perikanan (Permen KP No. 18 tahun 2014 tentang WPP).

Penetapan wilayah pengelolaan sangat penting untuk menentukan batas-batas wilayah pengelolaan dan penegakan aturan pengelolaan.

Pada konteks perikanan rajungan, saat ini Provinsi Lampung telah memiliki lembaga pengelola kolaboratif dalam bentuk Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan (KPPRB).

Dalam pelaksanaan tugas sebagai lembaga kolaborasi pengelolaan perikanan rajungan di pesisir timur Lampung, perlu ditentukan wilayah pengelolaan.

Berdasarkan hal di atas, sebagai tindak lanjut dalam pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan dan dalam upaya memenuhi amanah Perda No. 1 Tahun 2018, maka perlu ditetapkan wilayah pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan berserta aturan-aturan yang berlaku di dalamnya melalui keputusan/peraturan gubernur.

Pesisir Timur Lampung termasuk ke dalam WPPNRI 712 yang memiliki permasalahan dalam pengelolaan perikanan rajungan yaitu menurunnya stok sumberdaya rajungan.

Salah satu penyebab penurunan stok rajungan adalah kerusakan habitat. Hasil penilaian indikator EAFM menunjukkan bahwa pengelolaan rajungan di WPPNRI 712 dalam kategori buruk hingga sedang (Budiarto et al., 2015).   

 Kegiatan perikanan rajungan di Pesisir Timur Lampung didominasi oleh armada perikanan skala kecil. Umumnya nelayan menggunakan kapal berukuran kurang dari 10 GT (Gross Ton).

Tercatat pada saat ini ada sekitar 4.000 nelayan asal Lampung yang melakukan kegiatan penangkapan rajungan di Pesisir Timur Lampung (dokumen rencana aksi pengelolaan rajungan Provinsi Lampung, 2018).

Selain nelayan dari Lampung, kegiatan penangkapan rajungan juga dilakukan oleh nelayan dari pulau Jawa yang datang sebagai nelayan andon.

Lebih dari 900 kapal penangkap rajungan yang beroperasi di Pesisir Timur Lampung. Ada beberapa jenis kapal yang beroperasi yaitu perahu pampang, kapal asko, dan kapal sope.

Perahu pampang dan asko merupakan jenis kapal setempat dengan bahan dari kayu. Kapal ini bentuknya memanjang dan lebar yang sempit.

Kapal sope merupakan jenis kapal kayu yang umumnya digunakan nelayan dari Pulau Jawa dengan bentuk yang pendek dan sedikit membulat.

Alat tangkap yang digunakan untuk menangkap rajungan ada dua jenis yaitu jaring insang dasar dan bubu lipat. Umumnya nelayan setempat menggunakan alat tangkap jaring sedangkan nelayan andon menggunakan alat tangkap bubu lipat.

Penangkapan rajungan di Pesisir Timur Lampung bervariasi berdasarkan musim. Berdasarkan informasi dari nelayan, musim puncak (baratan) rajungan bulan Oktober – April/Mei, musim sedang (pancaroba) bulan Mei – Juli, dan musim paceklik (timuran) bulan Agustus/September – Oktoner/November.

Pelaku bisnis rajungan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut APRI (2018), secara nasional, kegiatan perikanan rajungan saat ini melibatkan 90.000 nelayan, 550 miniplant, 185.000 pengupas dan 38 UPI.

Berdasarkan data BKIPM (2018) jumlah miniplant di Provinsi Lampung juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 jumlah miniplant di Provinsi Lampung adalah 40 unit. UPI rajungan di Lampung berjumlah 4 dan ada 3 UPI di luar Lampung yang mengambil bahan baku daging rajungan dari Lampung.

Umumnya, rajungan diekspor dalam bentuk daging kupas yang sudah dikemas.

Untuk menjamin ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan rajungan secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat di perairan Pesisir Timur Lampung, perlu dilakukan upaya pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Rajungan (Kepmen KP No. 70 Tahun 2016).

Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pengelolaan perikanan rajungan di Provinsi Lampung merupakan salah satu hal penting dalam mewujudkan pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan.

Saat ini regulasi yang mengatur penyelenggaraan pengelolaan perikanan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (yang selanjutnya disebut UU Perikanan).

Pada dasarnya UU Perikanan ditujukan untuk pemanfaatan sumber daya ikan secara lestari melalui penangkapan ikan, pengolahan, pemasaran hasil perikanan, meningkatkan ekspor, serta meningkatkan taraf hidup nelayan.

Pada perikanan rajungan, secara khusus pemerintah telah menyusun pedoman pengelolaan perikanan rajungan melalui Kepmen KP No. 70 tahun 2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Rajungan.

Sebagai tindak lanjut dari Kepmen tersebut, pemerintah Provinsi Lampung bersama dengan para pemangku kepentingan menyusun Rencana aksi Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan di Provinsi Lampung yang menjadi panduan dalam membangun pengelolaan rajungan secara berkelanjutan di Provinsi Lampung.

Dalam rangka mendukung pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan, Menteri Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan aturan tentang larangan penangkapan dan/atau pengeluaran rajungan (Portunus spp) berukuran lebar karapas kurang 10 cm atau berat kurang 60 gr per ekor dan rajungan bertelur (PermenKP No. 56 Tahun 2016).

Selain itu pemerintah telah mengeluarkan aturan yang terkait dengan keberhasilan dalam pengelolaan perikanan rajungan seperti pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat Tarik (seine nets) karena tidak ramah lingkungan (Permen KP No. 2 Tahun 2015).

Aturan-aturan lain seperti kualitas produk perikanan seperti Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) juga telah ditetapkan (Permen KP No. 19 Tahun 2010).

Dalam praktiknya terdapat permasalahan terkait keberlakukan aturan-aturan tersebut, yaitu banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan yang telah di tetapkan antara lain dengan banyaknya kegiatan penangkapan menggunakan alat tangkap yang merusak di perairan Timur Lampung baik oleh nelayan lokal maupun pendatang.

Aturan untuk tidak menangkap rajungan kecil dan rajungan bertelur juga sering diabaikan. Selain itu nelayan di pesisir Timur Lampung melakukan penangkapan rajungan di hampir semua habitatnya tanpa memperhatikan struktur stok dan berlangsung hampir sepanjang tahun sehingga terjadi penangkapan secara intensif (Zairion, 2015).

Hal tersebut menggambarkan besarnya tantangan dalam pengelolaan rajungan dan penegakan aturan pengendalian terhadap penangkapan rajungan yang berperan penting dalam menjamin keberhasilan reproduksi dan rekruitmen serta keberlanjutan stok.

Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan penegasan aturan melalui peraturan gubernur dan dilaksanakan oleh para pihak secara bersama-sama.  

Sebuah aturan dibangun untuk mencapai tujuan pengelolaan dan juga atas dasar permasalahan yang ada.

Tujuan pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan di pesisir Timur Lampung adalah:

(1) Menjaga kelestarian sumber daya rajungan dan ekosistemnya.

(2) Meningkatkan nilai manfaat ekonomi dan sosial perikanan rajungan untuk nelayan dan seluruh pelaku perikanan rajungan.

Berdasarkan hasil penjaringan isu, isu-isu yang menjadi permasalahan utama dalam pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan di pesisir Timur Lampung adalah:

  1. Keberlanjutan stok rajungan terancam karena eksploitasi.
  2. Tingkat eksploitasi rajungan (exploitation rate) Pesisir Timur Lampung mencapai 0.70-0.76 (over fishing) di atas nilai optimal 0.5.
  3. Spawning Potential Ratio (SPR) rendah (8%). Angka minimal untuk Rajungan adalah 20%.
  4. Menurunnya persentase “jumbo meat” dibanding “lump meat” mengindikasikan rajungan yang tertangkap ukurannya kecil (di bawah 10 cm).
  5. Habitat pendukung rajungan (bakau,lumpur dan pasir) masih sehat namun ada potensi ancaman.
  6. Kualitas dan penurunan nilai ekonomi rajungan.
  7. Penanganan dan pengolahan di tingkat nelayan, pembina dan mini plant sebagian besar belum memenuhi standar kualitas.
  8. Keterbatasan infrastruktur pendukung rantai dingin.
  9. Sebagian besar produksi rajungan Lampung diolah dan dieskpor di luar Lampung.
  10. Kapal nelayan rajungan tidak memiliki Pas Kecil dan tidak memiliki Bukti Pendaftaran Kapal Perikanan (BPKP) atau Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
  11. Masih beroperasi alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.
  12. Tidak terorganisirnya nelayan dan pelaku perikanan rajungan.

Agar perikanan rajungan di pesisir Timur Lampung dapat berkelanjutan, maka perlu ditentukan aturan-aturan dalam pemanfaatan sumberdaya yang ada.

Aturan tersebut memuat kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan dan kegiatan-kegiatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang, atau diperbolehkan tetapi dengan syarat tertentu.

(Sumber : FP Unila 2019).

Maju Cemerlang Faperta Kita.