“Faperta Berkarya” Pariwisata Bahari Lampung, Status Keberlanjutan dan Arah Pengembangan

Jurusan Perikanan dan Kelautan Fakultas Pertanian Universitas lampung (PIK FP Unila) melalui Dr. Henky Mayaguezz, S.Pi, M.T., Eko Efendi, ST., M.Si., dan Anma Hari Kusuma, S.IK, M.Si., melaksanakan siaran Faperta Berkarya dengan topik Pariwisata Bahari Lampung; Pengembangan, Status Keberlanjutan, Konservasi dan Konflik Kepentingan, bertempat di Radar Lampung Televisi, Kamis, (1/7/2021).

Provinsi Lampung, letaknya yang berada di selatan Pulau Sumatra membuatnya dikaruniai dengan beragam wisata bahari yang masih terjaga keindahannya. Ada banyak deretan pantai-pantai yang wajib kamu kunjungi. Pantai memang kerap dipilih sebagai destinasi wisata karena memiliki harga yang murah, namun bisa membuat penikmatnya merasa puas.

Saat ini pariwisata seringkali dipersepsikan sebagai mesin penggerak ekonomi atau penghasil devisa bagi pembangunan ekonomi di suatu negara. Namun pada kenyataannya, pariwisata memiliki spektrum fundamental pembangunan yang lebih luas bagi suatu negara.

Melihat trend positif dari pertumbuhan pariwisata global, optimisasi pembangunan pariwisata sebagai sebuah alternatif pembangunan untuk pengganti sektor agraris dan industri yang cenderung merusak sumber daya alamiah semakin mendapat sambutan yang lebih meyakinkan.

Munculnya isu pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan adalah sebagai hal yang dinamis dalam skala industri secara makro melalui pendekatan strategis dalam perencanaan dan pembangunan sebuah destinasi pariwisata.

Meskipun banyak anggapan bahwa pariwisata adalah sebuah sektor pembangunan yang kurang merusak lingkungan dibandingkan dengan industri lainnya, namun jika kehadirannya dalam skala luas akan menimbulkan kerusakan lingkungan fisik maupun sosial.

Sebenarnya pembangunan pariwisata  merupakan konsep yang sedang berkembang, konsep siklus hidup pariwisata dan konsep daya dukung saling terkait adalah cara yang baik dan dinamis untuk melihat kondisi dan perkembangan pariwisata.

Konsep siklus hidup menunjukkan bahwa daerah tujuan wisata senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dan kemajuannya dapat dilihat melalui tahapan-tahapan dari pengenalan hingga penurunan.

Dengan pengelolaan yang baik, pariwisata  berperanan untuk memberdayakan sumber daya yang langka serta menjadikan industri pariwisata dapat diperpanjang siklus hidupnya dan berkelanjutan.

Dalam pengembangan strategi pariwisata dan kebijakan, otoritas yang bertanggung jawab, harus mempertimbangkan pandangan dari sejumlah pemangku kepentingan termasuk industri, penduduk, kelompok khusus yang mewakili kepentingan lingkungan dan masyarakat, serta wisatawan sendiri.

Pelibatan stakeholder dalam perumusan strategi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan kebijakan mungkin menjadi hal yag sangat penting untuk diperhatikan.

Sebuah keharusan mengakomodasi seluruh masukan atau pendapat dari berbagai kelompok pemangku kepentingan dalam hal identifikasi masalah, legitimasi, keterlibatan dan resolusi konflik.

Kerangka stakeholder telah diterapkan dalam hubungannya dengan siklus hidup daerah tujuan wisata dalam rangka menganalisis sikap terhadap pemangku kepentingan pariwisata dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata khususnya pengembangan kawasan wisata atau obyek wisata pada umumnya mengikuti alur atau siklus kehidupan pariwisata yang lebih dikenal dengan Tourist Area Life Cycle (TLC) sehingga posisi pariwisata yang akan dikembangkan dapat diketahui dengan baik dan selanjutnya dapat ditentukan program pembangunan, pemasaran, dan sasaran dari pembangunan pariwisata tersebut dapat ditentukan dengan tepat.

Gambar siklus hidup pariwisata

Kelangsungan sebuah destinasi. Jika tidak dilakukan usaha-usaha keluar dari tahap stagnasi, besar kemungkinan destinasi ditinggalkan oleh wisatawan dan mereka akan memilih destinasi lainnya yang dianggap lebih menarik.

Destinasi hanya dikunjungi oleh wisatawan domestik saja itupun hanya ramai pada akhir pekan dan hari liburan saja. Banyak fasilitas wisata berubah fungsi menjadi fasilitas selain pariwisata. Hal ini banyak terjadi karena:

  • Kurang diversifikasi produk
  • Penurunan kualitas aksesibilitas, meningk pungutan liar  : biaya meningkat : daya saing menrn.
  • Penurunan kualitas pelayanan, keamanan, keselamatan
  • Miskin interpretasi
  • Lemah dalam perawatan fasilitas
  • Lemah dalam koordinasi dan jejaring

Jika Ingin Melanjutkan pariwisata?, perlu dilakukan pertimbangan dengan mengubah pemanfaatan destinasi, mencoba menyasar pasar baru, mereposisi attraksi wisata ke bentuk lainnya yang lebih menarik.

Jika Manajemen Destinasi memiliki modal yang cukup?, atau ada pihak swasta yang tertarik untuk melakukan penyehatan seperti membangun atraksi man-made, usaha seperti itu dapat dilakukan, namun semua usaha belum menjamin terjadinya peremajaan.

Status Keberlanjutan
Terminologi ekoturisme semula hanya mencakup tiga pilar ekowisata, yaitu ekologi, sosial-budaya, dan ekonomi. Mulai tahun 2010, untuk melengkapi  tiga pilar itu dimasukkan pilar pendidikan, pengalaman, kepuasan, serta kenangan.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan ekowisata bahari adalah kegiatan wisata yang mengandalkan daya tarik alami lingkungan pesisir dan lautan (langsung maupun tidak langsung).

Ekowisata bahari merupakan konsep pemanfaatan daya tarik (estetika) sumber daya hayati pesisir dan pulau-pulau kecil yang berwawasan lingkungan. Sebagai suatu bentuk atau upaya dari reaksi terhadap keberkelanjutan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya secara bersamaan di wilayah pesisir.


Gambar tribottom line ekowisata.

Sumber daya ekowisata bahari adalah keseluruhan potensi sumber daya bahari yang dapat dimanfaatkan dan dikelola untuk mendukung pengembangan kegiatan ekowisata bahari.

Potensi sumber daya ekowisata bahari meliputi tiga bentang yang berbeda, yaitu bentang darat pantai, bentang laut (perairan di sekitar pesisir pantai maupun lepas pantai yang menjangkau jarak tertentu yang memiliki potensi bahari), dan dasar laut.

Pemanfaatan ketiga bentang untuk kegiatan ekowisata bahari dapat dijabarkan sebagai berikut:

(1), bentang darat pantai: kegiatan rekreasi olahraga susur pantai, bola voli pantai, bersepeda pantai, panjat tebing pada dinding terjal di pantai (cliff), dan menelusuri gua pantai.
(2), bentang laut: kegiatan berenang (swimming), memancing (fishing), bersampan yang meliputi mendayung (boating), sea kayaking dan berlayar (sailling), berselancar (surfing), parasailing, dan sea cruising.
(3), dasar laut: kegiatan menyelam (diving), snorkeling, dan coral viewing dengan alat bantu dan/atau kendaraan (kapal selam kaca mini) atau tanpa alat bantu sama sekali.

Mismanajemen dan Kerusakan ekosistem
Pengembangan pariwisata sebenarnya tak jauh berbeda dengan eksploitasi sumber daya alam. Sebagian pulau dengan ekosistem laut dan daratan yang indah, unik, dan menarik sudah digarap, bahkan dijual kepada pihak asing.

Sementara itu, masyarakat ”gigit jari” karena aksesnya untuk menangkap ikan semakin terbatas. pendekatan pengembangan pariwisata bahari atau marine ecotourism.

Dia menunjuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Di dalam undang-undang itulah bersembunyi sejumlah ancaman yang berpotensi memiskinkan masyarakat lokal, membuat mereka ”gigit jari” menonton hiburan berupa marine ecotourism di wilayah mereka tinggal bertahun-tahun sebelumnya.

Pada undang-undang tersebut disebutkan bahwa kegiatan pariwisata bahari dapat diberikan melalui sertifikat HP-3, yaitu sertifikat hak pengusahaan, perairan, dan pesisir, yang meliputi permukaan air, kolom air, hingga ke dasar perairan.

Jangan coba-coba datang dengan cara menyelam ke wilayah yang telah diterbitkan HP-3-nya.

Perencanaan strategis sebagai prasyarat terbitnya sertifikat HP-3 ditentukan hanya oleh dua pihak, yaitu pemilik modal (pihak swasta) dan pemerintah daerah.

Masyarakat setempat tidak mendapatkan hak untuk turut merencanakan, padahal merekalah yang akan menerima akibatnya secara langsung.

Wisata bahari seharusnya membentuk kesadaran tentang bagaimana menentukan sikap dalam melestarikan wilayah lautan dan pesisir untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Kegiatan pariwisata membutuhkan partisipasi dari wisatawan untuk mengembangkan konservasi lingkungan dan pemahaman mendalam tentang ekosistem laut dan pesisir.

Namun, minimnya pengetahuan pengelola dan wisatawan mengenai pentingnya ekosistem menyebabkan kegiatan pariwisata tersebut tidak memperhitungkan dampak terhadap ekosistem laut.

Wisata yang seharusnya memperkaya pengetahuan manusia akan kekayaan ekosistem laut Indonesia justru menyebabkan kerusakan alam itu sendiri, oleh karena itu, diperlukan perencanaan program konservasi terumbu karang yang mengikutsertakan wisatawan dan penduduk lokal sebagai pelaku utama dalam memelihara ekosistem laut, terutama ekosistem terumbu karang.

Kesalahan ini berupa rusak atau pecahnya terumbu karang karena tidak sengaja terinjak atau terpegang oleh wisatawan, ataupun rusak karena kapal yang melintas di perairan dangkal, pengambilan terumbu karang secara diam – diam.

Wisatawan tidak menjaga kebersihan laut dengan membuang sampah secara sembarangan sehingga mencemari ekosistem laut dan pantai.

Penggunaan sunscreen atau krim pelindung kulit yang mengandung zat kimia berbahaya yakni oxybenzone dan octinoxate yang ternayata dapat merusak karang karena kedua zat kimia tersebut dapat meningkatkan temperature air laut, sehingga memicu pemutihan karang.

Rencana Pengembangan dan konflik kepentingan
Rencana pengembangan kawasan bahari harus dikaitkan dengan berbagai kepentingan yang mendasar, yaitu pemberdayaan masyarakat pesisir.

Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang memiliki banyak pengetahuan tentang kondisi obyektif wilayahnya, oleh karena itu dalam pengembangan kawasan wisata bahari, senantiasa hendaknya di mulai pendekatan terhadap masyarakat setempat sebagai suatu model pendekatan perencanaan partisipatif yang menempatkan masyarakat pesisir memungkinkan saling berbagi, meningkatkan dan menganalisa pengetahuan mereka tentang bahari dan kehidupan pesisir, membuat rencana dan bertindak.

Pembangunan yang berpusat pada masyarakat lebih menekankan pada pemberdayaan (empowerment), yang memandang potensi masyarakat sebagai sumber daya utama dalam pembangunan dan memandang kebersamaan sebagai tujuan yang akan  dicapai dalam proses pembangunan.

Masyarakat pesisir adalah termasuk masyarakat hukum adat yang hidup secara tradisional di dalam kawasan pesisir maupun di luar kawasan pesisir. Oleh karena itu dalam rangka pengelolaan kawasan wisata bahari maka prinsip dasar yang harus dikembangkan adalah:

  1. Prinsip kawasan wisata bahari adalah milik bersama ada hak masyarakat yang harus diakui termasuk perlindungan bersama.  Batas sempadan pantai, kebersihan, menjaga kenyamanan, keamanan lokasi wisata. 
  2. Prinsip manajemen yaitu bahwa kepemilikan bersama mengharuskan,  pengelolaan pesisir untuk dilakukan bersama-sama seluruh komponen masyarakat (stakeholder) yang terdiri dari pemerintah, masyarakat dan organisasi non pemerintah yang harus bekerja sama
  3. Prinsip keberadaan kawasan wisata bahari menjadi tanggung jawab bersama  karena pengelolaan kawasan wisata bahari merupakan tujuan Bersama Ketiga prinsip tersebut dilaksanakan secara terpadu, sehingga fungsi kelestarian pesisir tercapai dengan melibatkan secara akitif peran serta masyarakat sekitar pesisir.

Masyarakat mampu berpartisipasi, perlu keberdayaan baik ekonomi, sosial dan pendidikan, untuk itu dibutuhkan peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat sekitar pesisir agar meningkatkan melalui 6 prinsip pemberdayaan, agar masyarakat berdaya yaitu:

  1. Membangun. visi misi dan rencana strategis  bidang wisata yang ramah lingkungan.
  2. melakukan  kerjasama dan berdasarkan-nilai  kesepakatan sebagai modal sosial.
  3. Infrastruktur dan pengembangan  masyarakat yang berorientasi untuk  kemajuan.
  4. Orientasi model pengembangan wisata pengembangan yang bertumpu kemampuan dan kepemilikan  masyarakat.
  5. Kerjasama (collaboration) yaitu mengembangkan pola kerjasama yang tumbuh dari dalam.
  6. Menumbuhkan partisipatif peran masyarakat untuk berkembang lebih mandiri.

Kasus petambak udang dan pengembangan pariwisata di Kabupaten pesisir barat merupakan salah satu contoh konflik kepentingan yang terjadi di Propinsi Lampung.

Ketidakterpaduan berbagai kegiatan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dalam memanfaatkan sumberdaya wilayah pesisir telah memicu konflik kepentingan sektor, swasta, dan masyarakat.

Penyebab utamanya karena selama ini belum adanya aturan yang jelas baik dari segi hukum maupun substansi mengenai penataan ruang wilayah pesisir dan lautan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut termasuk pengaturan tata ruang di dalamnya sampai dengan 12 mil laut diukur dari garis pantai pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.

Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyebutkan bahwa Pemerintah daerah wajib menyusun Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K) merupakan salah satu instrumen dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut yang berada dalam wewenang pemerintah provinsi.

Beberapa program prioritas yang lokasi kegiatan berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti swasembada garam, peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya rumput laut, pengembangan pariwisata bahari, serta pembangunan-pembangunan prasarana bawah laut seperti pembangunan pipa dan kabel bawah laut membutuhkan kepastian alokasi ruang.

Dengan adanya penetapan RZWP-3-K akan memberikan kepastian baik secara ruang maupun hukum untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam program-program prioritas tersebut. RZWP-3-K memetakan potensi-potensi kelautan yang dapat digarap secara optimal karena penetapan lokasi juga akan diikuti oleh pengaturan tentang jaringan prasarana pendukungnya.

Sumber data : Fakultas Pertanian Universitas Lampung, 2021.

Maju Cemerlang Faperta Kita

EnglishIndonesian