Universitas Lampung meraih kualifikasi INFORMATIF — Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025Tim PPID Universitas Lampung — ganti dengan foto gedung unit Anda
Mengelola, menyediakan, dan melayani informasi publik di lingkungan Fakultas Pertanian; menyusun Daftar Informasi Publik unit; melayani permohonan dan keberatan; serta melaporkan layanan kepada PPID Utama Universitas Lampung.
Daftar Informasi Publik
03
Empat kategori informasi publik unit dalam satu halaman: wajib berkala, serta merta, tersedia setiap saat, dan yang dikecualikan (UU 14/2008 jo. Perki 1/2021). Setiap baris menyebut penguasa informasi, penanggung jawab, bentuk, retensi, cakupan, dan sumbernya.
Pengumuman dan kegiatan yang diumumkan pada laman Unila (halaman PPID menyatakan Unila belum memiliki informasi lain yang dikategorikan serta-merta selain pengumuman dan kegiatan tersebut)
Surat Keputusan Rektor tentang Putus Studi Mahasiswa (Evaluasi Akademik tahap I dan II)
Langsung — terkait layanan akademik/kemahasiswaan/penelitian fakultas
Keterangan perihal drop out mahasiswa adalah informasi pribadi yang tidak bisa menjadi konsumsi orang banyak, memuat informasi yang cenderung bisa mempermalukan person tersebut.
1. UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 3. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 5. Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
30 Tahun (Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 Pasal 51 Ayat 1 tentang Standar Layanan Informasi Publik)
Surat Keputusan Rektor tentang Putus Studi Mahasiswa (Habis Masa Mukim)
Langsung — terkait layanan akademik/kemahasiswaan/penelitian fakultas
Keterangan perihal drop out mahasiswa adalah informasi pribadi yang tidak bisa menjadi konsumsi orang banyak, memuat informasi yang cenderung bisa mempermalukan person tersebut.
1. UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 3. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 5. Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
30 Tahun (Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 Pasal 51 Ayat 1 tentang Standar Layanan Informasi Publik)
Langsung — terkait layanan akademik/kemahasiswaan/penelitian fakultas
Masuk Kategori Data Pribadi.
1. UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 3. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 5. Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
30 Tahun (Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 Pasal 51 Ayat 1 tentang Standar Layanan Informasi Publik)
Data Penerima Keringanan UKT, Bantuan Biaya Pendidikan, dan KIP-Kuliah
Langsung — terkait layanan akademik/kemahasiswaan/penelitian fakultas
Memuat informasi kondisi keuangan/ekonomi keluarga mahasiswa yang bersifat pribadi dan berpotensi menimbulkan stigma sosial bila dipublikasikan.
1. UU KIP No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h (kondisi keuangan/ekonomi pribadi) 2. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 3. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 4. Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
30 Tahun (Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 Pasal 51 Ayat 1 tentang Standar Layanan Informasi Publik)
Data Pelanggaran Kode Etik dan Sanksi Disiplin Non-Akademik Mahasiswa
Langsung — terkait layanan akademik/kemahasiswaan/penelitian fakultas
Keterangan mengenai pelanggaran disiplin mahasiswa adalah informasi pribadi yang berpotensi mempermalukan dan merugikan nama baik person tersebut.
1. UU KIP No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h (rahasia pribadi) 2. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 3. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 4. Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
30 Tahun (Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 Pasal 51 Ayat 1 tentang Standar Layanan Informasi Publik)
Nilai/Transkrip Akademik Individual Mahasiswa yang diminta oleh pihak selain mahasiswa yang bersangkutan atau instansi berwenang
Langsung — terkait layanan akademik/kemahasiswaan/penelitian fakultas
Nilai akademik merupakan riwayat pribadi mahasiswa yang tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan tanpa persetujuan yang bersangkutan.
1. UU KIP No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h (rahasia pribadi) 2. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 3. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE 4. Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
30 Tahun (Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 Pasal 51 Ayat 1 tentang Standar Layanan Informasi Publik)
Notulen Rapat Internal Evaluasi Akademik/Kemahasisw aan yang Membahas Individu Tertentu
Langsung — terkait layanan akademik/kemahasiswaan/penelitian fakultas
Merupakan memorandum/surat internal antar unit Badan Publik yang bersifat rahasia dan belum menjadi keputusan final serta menyangkut individu tertentu.
1. UU KIP No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i (memorandum/surat intra Badan Publik yang bersifat rahasia) 2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 3. Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
30 Tahun (Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 Pasal 51 Ayat 1 tentang Standar Layanan Informasi Publik)
Data Pribadi Alumni (NIK, Nomor HP, Alamat) dalam Proses Legalisir/Verifikasi Ijazah kepada Pihak Ketiga
Langsung — terkait layanan akademik/kemahasiswaan/penelitian fakultas
Data kontak dan identitas kependudukan alumni bersifat pribadi dan hanya dapat diberikan kepada pihak ketiga dengan persetujuan alumni yang bersangkutan.
1. UU KIP No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h (rahasia pribadi) 2. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 3. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE 4. Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
30 Tahun (Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 Pasal 51 Ayat 1 tentang Standar Layanan Informasi Publik)
Langsung — terkait layanan akademik/kemahasiswaan/penelitian fakultas
1. Mengungkapkan isi akta otentik bersifat pribadi dan kemauan/wasiat 2. Mengungkapkan rahasia pribadi 3. Dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan
1. UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 3. Permen No. 61 Tahun 2010 tentang Data Piutang Pegawai 4. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
30 Tahun (Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 Pasal 51 Ayat 1 tentang Standar Layanan Informasi Publik)
Hasil Penilaian dan evaluasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Langsung — terkait layanan akademik/kemahasiswaan/penelitian fakultas
1. Mengungkap nilai hasil review penelitian dan pengabdian 2. Mengungkap nama reviewer penelitian dan pengabdian 3. Dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi/pengadilan/APH
1. UU KIP No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. UU No.43 tahun 2009 tentang kearsipan 3. Permen No.61 tahun 20210 tentang data piutang pegawai 4. UU No.11 Tahun 2008 tentang informasi Transaksi Elektronik
30 Tahun (Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 Pasal 51 Ayat 1 tentang Standar Layanan Informasi Publik)
Langsung — terkait layanan akademik/kemahasiswaan/penelitian fakultas
Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61). 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47). 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Pasal 86, 87 dan 88). 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
30 Tahun (Berdasarkan Pasal 51 Ayat a Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021)
Informasi Data Pribadi Dosen dan Tenaga Kependidikan
Umum — administrasi kepegawaian/keuangan/persuratan setiap unit
Mengungkap rahasia pribadi
1. UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 3. Permen No. 61 Tahun 2010 tentang Data Piutang Pegawai 4. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
30 Tahun (Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 Pasal 51 Ayat 1 tentang Standar Layanan Informasi Publik)
Hasil Evaluasi dan Rekomendasi terkait Tenaga pendidik dan Kependidikan
Umum — administrasi kepegawaian/keuangan/persuratan setiap unit
1. Mengungkapkan isi akta otentik bersifat pribadi dan kemauan/wasiat 2. Mengungkapkan rahasia pribadi 3. Dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan
1. UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 3. Permen No. 61 Tahun 2010 tentang Data Piutang Pegawai 4. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
30 Tahun (Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 Pasal 51 Ayat 1 tentang Standar Layanan Informasi Publik)
Dokumen pelanggaran etika dosen, pegawai dan mahasiswa
Umum — administrasi kepegawaian/keuangan/persuratan setiap unit
1. Mengungkapkan isi akta otentik bersifat pribadi dan kemauan/wasiat 2. Mengungkapkan rahasia pribadi 3. Dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan
1. UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 3. Permen No. 61 Tahun 2010 tentang Data Piutang Pegawai 4. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
30 Tahun (Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 Pasal 51 Ayat 1 tentang Standar Layanan Informasi Publik)
Umum — administrasi kepegawaian/keuangan/persuratan setiap unit
1.Mengungkap Rahasia Pribadi 2.dirahasiakan kecuali atas dasar pemeriksaan lembaga hukum
1. UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 3. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
30 Tahun (Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 Pasal 51 Ayat 1 tentang Standar Layanan Informasi Publik)
Umum — administrasi kepegawaian/keuangan/persuratan setiap unit
1.Mengungkap Rahasia Pribadi 2.dirahasiakan kecuali atas dasar pemeriksaan lembaga hukum
1. UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 3. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
30 Tahun (Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 Pasal 51 Ayat 1 tentang Standar Layanan Informasi Publik)
Umum — administrasi kepegawaian/keuangan/persuratan setiap unit
1.Mengungkap Rahasia Pribadi 2.dirahasiakan kecuali atas dasar pemeriksaan lembaga hukum
1. UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 3. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
30 Tahun (Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 Pasal 51 Ayat 1 tentang Standar Layanan Informasi Publik)
Umum — administrasi kepegawaian/keuangan/persuratan setiap unit
1.Mengungkap Rahasia Pribadi 2.dirahasiakan kecuali atas dasar pemeriksaan lembaga hukum
1. UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 3. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
30 Tahun (Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 Pasal 51 Ayat 1 tentang Standar Layanan Informasi Publik)
Umum — administrasi kepegawaian/keuangan/persuratan setiap unit
Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
30 Tahun (Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 Pasal 51 Ayat 1 tentang Standar Layanan Informasi Publik)
Umum — administrasi kepegawaian/keuangan/persuratan setiap unit
Mengungkap Rahasia Pribadi
1. UU KIP No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik 2. UU No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan. 3. Permen No. 61 tahun 2010 tentang data piutang pegawai. 4. UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik
Isi formulir permohonan (online di halaman ini atau datang ke meja layanan) dengan identitas dan rincian informasi yang diminta.
Petugas mencatat permohonan dan memberi nomor registrasi/tiket.
PPID menjawab paling lambat 10 hari kerja, dapat diperpanjang 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis.
Informasi diberikan sesuai bentuk yang diminta; biaya penggandaan (bila ada) mengikuti ketentuan.
Waktu: Jawaban permohonan: 10 hari kerja (+7 hari kerja perpanjangan). Tanggapan keberatan: 30 hari kerja. Biaya: Layanan informasi tidak dipungut biaya; biaya penggandaan/pengiriman (bila ada) sesuai standar biaya yang ditetapkan: https://ppid.unila.ac.id/standar-biaya-pelayanan-informasi-publik/
Keberatan & penyelesaian sengketa
Keberatan diajukan paling lambat 30 hari kerja sejak jawaban diterima atau batas waktu terlewati.
Atasan PPID menanggapi keberatan paling lambat 30 hari kerja.
Bila tidak puas, pemohon dapat mengajukan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi paling lambat 14 hari kerja.
Isi sesuai identitas resmi Anda. Bertanda * wajib. Permohonan dijawab paling lambat 10 hari kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja dengan pemberitahuan.
Lacak permohonan
Laporan & Statistik Layanan 2026
08
0permohonan diterima
0dijawab/dikabulkan
0ditolak
0sedang diproses
—rata-rata hari layanan
Belum ada permohonan tercatat tahun ini. Register layanan dikelola terpusat di SIMONEV PPID.
Kanal Informasi PPID Universitas Lampung
Materi informasi publik yang berlaku untuk seluruh PPID Pelaksana.
Gedung Rektorat Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No. 1, Bandar Lampung 35145 Jam layanan: Senin–Kamis 08.00–16.00 WIB · Jumat 08.00–16.30 WIB (istirahat 12.00–13.00) Email: [email protected] https://ppid.unila.ac.id
Siapa yang boleh mengajukan permohonan informasi?
Setiap warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia. Cukup sertakan identitas (KTP/akta) pada formulir.
Berapa lama permohonan dijawab?
Paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diterima, dapat diperpanjang 7 hari kerja.
Apakah dikenakan biaya?
Tidak ada biaya layanan. Biaya penggandaan/pengiriman mengikuti standar biaya bila diminta dalam bentuk cetak.
Informasi apa yang tidak dapat diberikan?
Informasi yang dikecualikan berdasarkan uji konsekuensi (Pasal 17 UU 14/2008), misalnya data pribadi dan rahasia negara. Daftarnya tersedia di DIK.
Bagaimana jika permohonan saya ditolak?
Ajukan keberatan kepada Atasan PPID dalam 30 hari kerja; jika belum puas, ajukan sengketa ke Komisi Informasi.
